Nama Lengkap : Augia Estadia
NIM : 6662091684
Kelas/Jurusan : 1A/KOMUNIKASI
INDONESIA DAN WARNA-WARNI KEMISKINANNYA
Kemiskinan merupakan persoalan yang dihadapi oleh Indonesia sejak merdeka sebagai sebuah negara bangsa Pada tanggal 17 Agustus 1945 dan hingga kini belum mampu ditanggulangi. Ketidakmampuan Indonesia dalam menanggulangi masalah kemiskinan ini disebabkan karena strategi penanggulangan kemiskinan yang ditawarkan oleh para pengambil, belum menjawab akar persoalan kemiskinan itu dan hanya merespon dampak dari persoalan kemiskinan yang diperparah dengan cara pandang yang senantiasa bertolak dari asusmsi bahwa penyebab kemiskinan adalah berasal dari kaum miskin itu sendiri dan masalah ekonomi semata.
Padahal realita menunjukan bahwa kemiskinan yang terjadi di Indonesia lebih disebabkan oleh suatu proses pemiskinan atau yang lebih dikenal dengan istilah kemiskinan structural. Kemiskinan adalah suatu penyakit social yang lazim dialami oleh setiap negara yang melaksanakan program pembangunannya.Indonesia kaya, Indonesia makmur, sumber daya alamnya melimpah, banyak warna yang menghiasi semua kelebihan dari Indonesia tapi ada warni, warni yang sangat pincang apabila di sandingkan dengan warna. Kemiskinan, ya, kemiskinan sudah menjadi ciri dari bumi pertiwi kita, Indonesia. Bagaimana tidak, Indonesia masuk 5 besar negara termiskin di dunia. Sungguh menyedihkan bila ditengok betapa banyaknya kekayaan yang bisa kita manfaatkan dari Indonesia.
Meskipun sudah sering di ulas, namun pemahaman tentang kesmiskinan sendiri sering di artikulasikan dalam beberapa pengertian dan ukuran. Namun, satu hal yang jelas esensi kemiskinan adalah satu hal yang menyangkut kondisi kekurangan dari sebuah tumtutan kehidupan yang paling minimum, khususnya dari aspek konsumsi dan pendapatan. Walaupun sering disosialisasikan sebagai masalah negara-negara berkembang, namun sebenarnya juga kemiskinan juga telah pernah dialami oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Amerika Serikat sebagai negara maju juga pernah dihadapi masalah kemiskinan,terutama pada masa resesi ekonomi pada tahun 1930-an. Bahkan tahun1960-an Amerika tercatat sebagai negara adidaya dan terkaya didunia.
Bank Dunia (World Bank) menidentifikasikan penyebab kemiskinan dari perspektif akses dari individu terhadap sejumlah asset yang penting dalam menunjang kehidupan, yakni asset dasar kehidupan (misalnya kesehatan dan pengetahuan), asset alam (misalnya tanah pertanian atau tanah olahan), asset fisik, asset keuangan dan asset social. Ketiadaan akses dari satu atau lebih asset-aset diatas adalah penyebab seseorang jatuh terjembabab dalam kemiskinan.
Secara teoritis, paham kemiskinan struktural dapat dipahami dan disimpulkan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memepertahankan seluruh hak-hak dasarnya sehingga orang tersebut tidak dapat mengembangkan hidupnya secara bermartabat. Pada konteks Indonesia, kemiskinan struktural ini selain ditengarai oleh kebijakan yang tidak bijak dari para pemegang kebijakan, juga ditopang oleh kondisi struktur atau tatanan kehidupan bernegara yang tidak menguntungkan. Dikatakan tidak menguntungkan karena kehidupan bernegara di Indonesia tidak hanya melahirkan kemiskinan tetapi juga melanggengkan kemiskinan.
Tatanan kehidupan bernegara yang tidak menguntungkan akibat perlakuan negara yang tidak adil, diskriminatif, eksploitatif ini, telah menyebabkan banyak warga masyarakat yang gagal memperoleh peluang dan atau akses untuk mengembangkan dirinya serta meningkatkan kualitas hidupnya. Bahkan mereka yang malang semakin terjerumus dan terjebak dalam kehidupan yang serba berkekurangan atau tak setara dengan tuntutan hidup yang layak dan bermartabat sebagai manusia.
Dari realitas yang demikian dan mengingat bahwa sampai dengan saat ini proses pemiskinan di Indonesia masih terus terjadi dan semakin menjadi-jadi, maka upaya penanggulangan kemiskinan struktural adalah sesuatu yang mutlak diperlukan. Kemiskinan struktural hanya dapat ditanggulangi jika hak-hak dasar dari kaum miskin ditegakan.Secara lebih spesifik hak-hak dasar dari kaum miskin yang harus ditegakan dalam rangka penanggulangan kemiskinan struktural, idealnya meliputi : Pertama, hak atas pangan. Kedua, hak atas kesehatan. Ketiga, hak atas pendidikan. Keempat, hak atas pekerjaan dan kesempatan berusaha, Kelima, hak atas perumahan dan tempat tinggal yang layak. Keenam, hak atas air bersih dan sanitasi. Ketujuh, hak atas tanah. Kedelapan, hak atas sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kesembilan, hak atas rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan. Kesepuluh, hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik.
Di Indonesia, penanggulangan kemiskinan struktural dengan pendekatan yang berbasis hak dasar (Right-Based Approach) ini, idealnya harus dilaksanakan oleh Negara/Pemerintah karena secara yuridis formal, tugas utama dari Negara/Pemerintah adalah untuk mensejahterakan rakyat demi terwujudnya masyarakat yang adil di dalam kemakmuran dan makmur di dalam keadilan. Namun, penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan berbasis hak dasar (Right-Based Approach) ini, tidak bisa begitu saja diharapkan atau diserahkan kepada Negara/Pemerintah, walaupun Pemerintah Indonesia (BAPPENAS dan MENKOKESRA) telah berhasil melahirkan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) melalui suatu proses yang relatif partisipatif dan menempatkan masyarakat miskin sebagai subyek yang memang harus dihargai dan dipenuhi hak-hak dasarnya, sebab : Pertama, sudah menjadi rahasia umum bahwa aktor utama atau pelaku bermasalah dalam hal kemiskinan struktural adalah Negara/Pemerintah. Kedua, berdasarkan rezim yang pernah berkuasa di Indonesia, belum ada indikasi kuat bahwa pemerintah yang sedang berkuasa, akan konsisten untuk menegakan hak-hak dasar dari kaum miskin sebagaimana yang telah diamanatkan dalam konstitusi.
Dari perpektif lapangan kerja, maka gambaran umum solusi masalah kemiskinan adalah membuka akses bagi individu pada seluruh sumber daya. Misalnya dengan memberikan akses bagi individu miskin pada ketersediaan lahan olahan ditambah dengan skema pinjaman yang menarik dan ketersediaan infrastruktur yang diperlukan, akan memungkinkan individu miskin tersebut meningkatkan produktifitasnya sehingga dalam waktu tertentu dapat diharapkan individu miskin tersebut akan sanggup memenuhi kebutuhannya yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf kehidupan.
Indonesia bukan hanya miskin dari ekonomi saja. Pendidikan di Indonesia pun bisa dibilang jatuh miskin. Apalagi sekarang-sekarang ini sedang dalam pembahasan mengenai UN 2010. Apa yang salah dari system pendidikan kita. Bisa kita tengok, masih banyak anak-anak di bawah garis kemiskinan yang tidak bisa mendapatkan pendidikan yang seharusnya bisa mereka dapatkan.
Padahal tidak ada yang tahu bahwa dari merekalah nantinya Indonesia bisa maju dan perlahan naik menjadi negara yang besar. Namun, jika begini saja pemerintah telah pincang mengurus mereka yang notabenenya akan menjadi penerus bangsa, maka Indonesia tidak akan bisa maju.
Kemiskinan Indonesia adalah suatu bentuk ke-gagalan pemerintah dalam mengurus rakyatnya. Sudah banyak bukti bagaimana kemelaratan rakyat yang menjadi tanggung jawab negara. Ekonomi negara adalah factor terbesar yang menyebabkan Indonesia menjadi negara yang penduduknya miskin. Sebenernya Indonesia sudan memberi lebih unruk rakyatnya, namu sayang pada kenyataannya rakyat tidak bisa memberikan lebih untuk Indonesia.
Seperti yang diucapkan oleh presiden kita, bapak Susilo Bambang Yudhoyono bahwa ‘ saya sudah menaikkan taraf kesejahteraan rakyat, karena semakin tahun rakyat miskin semakin berkurang’. Beliau memeperlihatkan peresentase dari turunnya jumlah rakyat miskin dari tahun ke tahun. Namun bagi rakyat yang menyaksikannya tidak ada perubahan signifikan yang terjadi pada penurunan persentase tersebut.
Karena seperti yang selalu kita lihat, bahwa sama saja keadaannya, mau persentase naik ataupun turun, image Indonesia adalah tetap menjadi negara dengan jumlah penduduk miskin yang banyak. Kesejahteraan kurang di perhatikan padahal sudah ada undang undang yang mengatur tentang kesejahteraan masyarakat. Dimana orang miskin dan anak terlantar menjadi tanggung jawab negara.
Tanggung jawab negara atas kehidupan dan kesejahteraan mereka harusnya bisa berjalan dengan apa yang sudah tercantum dalam pasal tersebut. Apalagi masalah pendidikan. Indonesia memiliki kaum kaum intelektual yang cerdas. Namun sayangnya, mereka berfikir bahwa tidak ada kelayakan bila hidup di Indonesia. Alhasil, yang terjadi adalah mereka berbondong-bondong pergi ke luar negeri untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak.
Kemiskinan juga terlihat dalam moral dan sikap bangsa Indonesia. Tidak adanya saling menghargai dan menghormati satu sama lain merupaakan kepribadian bangsa Indonesia yang satu dengan Bangsa Indonesia yang lainnya. Terlihat dengan adanya perang saudara yang sering terjadi. Kemudian sekarang masalah Bank Century yang menyebabakan para nasabahnya merugi tapi tidak ada tindak lanjut yang tegas dari pemerintah. Itu berarti kita sebagai mahluk sesama tidak bisa menghargai dan menghormati satu sama lain.
Kejahatan terjadi dimana mana, setiap harinya ada kasus pembunuhan, penculikan anak dan pencurian dengan modus yang sama, yaitu masalah ekonomi keluarga. Berarti disini jelas terlihat, masih banyak rakyat yang hidup dengan serba kurang dan menjadikan alternatif kejahatan sebagai cara untuk melanjutkan hidup mereka. Rakyat jelata yang bersalah akan dikenai hukuman seberat-beratnya sesuai dengan kejahatan yang mereka perbuat. Namun jika kesalahan terjadi pada petinggi-petinggi negara, akan selalu kita lihat bahwa ada ajang’pilih kasih’ didalamnya.
Miskinnya moral dari bangsa Indonesia menyebabkan Indonesia selalu di pandang sebelah mata oleh negara-negara di luar sana. Mereka beranggapan bahwa Indonesia memang negara besar, Indonesia adalah satu kepulauan yang luas namun sayang rakyatnya banyak yang melarat, pemerintahan yang bobrok Sehingga mudah sekali Indonesia di bohongi.
Alih-alih ingin membantunya Amerika terhadap Indonesia hanya membuat Indonesia harus ‘berhutang’ kepada Amerika. Itu semua karena Indonesia di pandang tidak punya otak dan gampang untuk di permainkan. Kemana harus kita salahkan semua yang terjadi? Miskin bukanlah dambaan semua orang. Semua orang mendambakan mereka bisa hidup dengan layak.
Generasi penerus bangsa adalah satu satunya penopang Indonesia. Namun sebagian dari para generasi itu belum begitu memahami dan mengerti apa yang harus mereka lakukan untuk membangun Indonesia. Tercatat hampir sebagian remaja Indonesia, mulai dari SD, SMP dan SMA sudah menggunakan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya. Mereka sudah pernah bersetubuh kemudian ‘mencicipi’ free sex dan yang kemudian di jadikan style.
Dominasi hal negatif pada remaja-remaja Indonesia, khususnya di ibu kota, Jakarta sudah sangat terlihat. Mereka yang tidak bisa memilah mana pergaulan yang harus diikuti mana yang harus ditinggalkan, akan terjebak dalam dua pemikiran. Jika mereka bisa berfikir tentang apa yang harusnya mereka lakukan mereka akan masuk ke dalam lubang pergaulan Jakarta yang ‘jahat’.
Jika sudah terjadi kejahatan dimana-mana, maka akan bertambah pula penyebab terjadinya kemiskinan. Walaupun persentase yang di jabarkan SBY memperlihatkan turunnya angka kemiskinan namun tidak berarti angka kesejahteraan rakyatnya juga ikut turun. Karena pada nyatanya banyak rakyat yang masih mengeluhkan kehidupan tidak layak mereka.
Pada prinsipnya, pemerintah dalam program pembangunannya telah menjadikan kemiskinan sebagai salah satu focus utamanya. Program umum Presiden RI seperti program pembangunan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja. Seiring dengan program tersebut, pemikiran yang akan dikembangkan adalah upaya mengatasi masalah kemiskinan dan perspektif perluasan lapangan kerja. Dan sinkronisasi penyusutan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan.
Pemerintahan SBY dewasa ini, memberikan komitmen yang sangat serius terhadap segenap upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan. Pemerintahannya telah membentuk anggaran-anggaran dan membentuk kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Tugas TKPK adalah melakukan langkah-langkah konkret untuk mempercepat pengangguranjumlah penduduk miskin di seluruh wilayah NKRI melalui koordinasi
Kesalahan SBY dalam menanggulangi kemiskinan yang melanda Indonesia adalah tidak adanya ajakan beliau untuk menjadikan rakyatnya berpartisipasi dalam membangun Indonesia. Bayangkan saja, pancasila sebagai dasar negara Indonesia sudah mengatur adanya saling gotong royong satu sama lain agar tercapainya tujuan bersama. Itu artinya bila kita membangun Indonesia ini secara bersama mungkin Indonesia perlahan bisa maju dan terus maju.
Di Indonesia terlihat sekali bahwa hanya yg berkuasalah yang bisa memimpin, mengatur serta memerintah segala yang menjadi kehendaknya. Padahal Indonesia adalah negara demokrasi, semua orang bebas berpendapat disini. Namun nyatanya, jika ada yang mencoba berpendapat untuk satu orang saja banyak orang yang tidak bisa menerima pendapat tersebut dan akhirnya di selesaikan dengan cara kekerasan
Kemiskinan menjadikan rakyat Indonesia tidak bisa berfikir jernih. Semua masalah bisa diselesaikan apabila sudah menghabisi nyawa seseorang.yang terlibat hutang misalnya, apabila hutang tidak dibayar dalam batas waktu tertentu sehingga yang memberi hutang menjadi marah maka yang berhutang akan dihabisi nyawanya atau cara yang paling lembut mengambil dengan paksaan apapun yang dipunya dari si penghutang.
Kemudian kesehatan, banyak sekali kasus gizi buruk belakangan ini, itu di sebabkan karena tidak tersedianya bahan makanan untuk para balita di suatu keluarga. Masalah ekonomi keluarga menjadi masalah utama mengapa bayi-bayi mereka mengalami yang namanya gizi buruk. Di dalam sejarah Indonesia, kemiskinan menjadi masalah utama yang harus dicabut akarnya. Karena kemiskinan membuat Indonesia menjadi negara yang tidak mandiri.
Kemiskinan juga membuat bangsa Indonesia bodoh dan gampang dibodohi. Kemiskinan membuat para generasi penerus bangsa keluar dari norma-norma yang sudah di atur. Misalnya, kejahatan yang sering dilakukan di kalangan remaja seperti pencurian, pesta minuman keras, dan lain-lain di sebabkan karena kurangnya edukasi dari pemerintah. Mereka yang tidak pernah mendapatkan pembelajaran atas norma-norma yang sudah di atur.
Jangan salahkan mereka apabila banyak kejahatan yang harus mereka lakukan. Karena, pada dasarnya mereka tidak tahu apa-apa. Mereka juga tidak bisa berbuat banyak untuk menutupi semua yang menjadi kebutuhan mereka. Mereka juga ingin hidup layak seperti yang sering mereka saksikan di televisi. Kejahatan yang mereka lakukan memang sebenarnya untuk memnuhi kebutuhan mereka sehari-hari, namun mereka tidak bisa berbuat banyak.
Narkoba salah satu cara lain untuk melampiaskan kejahatan mereka yang pusing akan kemiskinan yang mereka rasakan. Dengan cara apaun mereka akan mendapatkan uang guna membeli barang haram yang sudah mendarah daging bagi diri mereka. Memang tidak murah membeli barang haram tersebut. Perlu menguras uang banyak, bahkan orang kaya yang menggunakannya pun masih bisa berbuat kejahatan untuk mendapatkan uang demi barang haram tersebut.
Memang sudah hancur rasanya Indonesia sekarang ini, di tengah krisis global yang melanda dunia, Indonesia semakin terperosok dalam lubang kemiskinan. Tanpa adanya ketegasan dari pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan yang menjadi image Indonesia, maka Indonesia akan terus menerus di pandang sebelah mata.
Kesimpulan umum pada tulisan ini adalah bahwa masalah kemiskinan hanya dapat diatasi dengan semakin meningkatnya utilitas dari warga negara (terutama dari kalangan miskin) melalui pembukaan segenap akses yang diperlukan agar produktifitas mereka semakin meningkat. Hal itu hanya dimungkinkan jika tersediannya fasilitas yang memadai untuk tersedianya komunikasi interaktif dengan kelompok masyarakat miskin.
